SAMARINDA- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) belum lama ini merilis data yang mencantumkan ibu kota Kaltim ini sebagai salah satu kota yang pengelolaan sampah terburuk di Kaltim.
Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Fuad Fakhruddin mengatakan bahwa pengkatogorian itu bukan satu-satunya, melaonkan ada empat daerah yang juga di sorot dalam penvelolaan sampahnya.
Empat kabupaten lain di Kalimantan Timur, Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Kutai Timur, dan Berau juga masih bergelut dengan pola penanganan limbah serupa.
Meskipun demikian Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Fuad Fakhruddin mengatakan seharusnya Samarinda menjadi pelopor sistem pengelolaan sampah yang modern dan ramah lingkungan, bukan justru tertinggal.
“Ini bukan hanya soal teknis, tapi mencerminkan sejauh mana komitmen kita terhadap keberlanjutan lingkungan. Samarinda tidak bisa lagi menggunakan pendekatan tambal sulam,” kata Fuad, Sabtu (26/7/2025).
Menurut Fuad, masalah ini tidak hanya berkutat pada infrastruktur, tetapi juga kegagalan membentuk budaya bersih di masyarakat. Ia menyoroti lemahnya penegakan aturan terhadap pelanggaran pembuangan sampah sembarangan.
“Kalau tidak ada sanksi nyata terhadap pelanggaran, maka kebiasaan buruk akan terus berlangsung, dan sistem secanggih apa pun akan percuma,” ujarnya.
Sorotan tajam Fuad juga mengarah pada insiden kebakaran yang kerap terjadi di Tempat Pembuangan Akhir (TPA), seperti di Kelurahan Air Putih dan Bukit Pinang. Baginya, kejadian ini adalah alarm keras atas lemahnya sistem pengawasan dan mitigasi risiko lingkungan di kota.
Terkait wacana relokasi TPA yang saat ini sedang digodok oleh Pemerintah Kota Samarinda, Fuad memberikan dukungan bersyarat. Ia menekankan bahwa pemindahan lokasi hanya akan efektif jika diikuti dengan reformasi tata kelola dan edukasi publik yang menyeluruh.
“Relokasi hanya solusi sementara kalau tidak dibarengi dengan pengendalian di hulu. Kita butuhkan adalah transformasi budaya bersih dan sistem pengelolaan yang terintegrasi,” katanya.
Fuad juga mengingatkan para pejabat agar tidak saling menyudutkan, melainkan mengambil pendekatan kolaboratif untuk menyelesaikan isu lingkungan secara komprehensif.
“Kita tidak butuh sindiran antar-wilayah yang dibutuhkan sekarang adalah komitmen kolektif untuk memperbaiki sistem secara adil dan berkelanjutan,” katanya.
Terakhir, Fuad menegaskan bahwa pengelolaan sampah bukan hanya urusan Dinas Kebersihan, melainkan tanggung jawab ekologis bersama. Ia menyerukan keterlibatan semua pihak, mulai dari pemerintah, pelaku usaha, hingga masyarakat, untuk membangun kesadaran kolektif.
“Persoalan ini tidak bisa diselesaikan secara parsial. Diperlukan sinergi antar-instansi, perubahan perilaku masyarakat, dan tata kelola yang berbasis data serta kepemimpinan yang visioner,” pungkasnya. (Asu/ADV*)
