Samarinda,Saranarepublika.com- Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Ir Sutomo Jabir mendorong pemerintah agar dapat melakukan percepatan pembangunan infrastruktur jalan di kawasan 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) dan daerah perbatasan.
Menurutnya, pemerintah tidak boleh hanya berfokus pada daerah perkotaan. Melainkan, harus memperhatikan wilayah perbatasan juga. Pasalnya hingga saat ini, akses jalan masih menjadi persoalan utama. Dan, itu menjadi keluhan masyarakat di Bumi Etam.
“Saya katakan pada Dinas PUPR Pera Kaltim, supaya jangan hanya membangun daerah-daerah yang mudah diakses saja. Saya mau daerah-daerah lain juga dilirik. Meskipun saya tahu biayanya mahal dan sulit ke sana, tapi tetap tidak boleh kita membeda-bedakan,” ungkapnya. Sabtu, 21 Oktober 2023.
Disinggung soal program pembangunan di tahun 2024 nanti, pria kelahiran Samarinda ini menerangkan bahwa Pemerintah Provinsi Kaltim masih akan melanjutkan beberapa pembangunan infrastruktur terutama akses jalan di Kabupaten Kutai Timur, yang masuk sebagai daerah pemilihan (dapil) wilayah VI Ir Sutomo Jabir.
“Memang di tahun 2024, program pemerintah untuk Kutai Timur masih melanjutkan jalan-jalan provinsi yang belum tuntas. Kita harap terjadi pemerataan dan itu yang selalu saya minta,” jelasnya.
“Di Kutai Timur ini ada juga pembangunan penahan gelombang dibeberapa tempat. Di Kecamatan Sandaran itu ada beberapa titik. Termasuk rumah layak huni yang juga kita dorong terus,” tegasnya.
Tidak hanya di Kutai Timur, politikus PKB itu, juga menyebutkan bahwa Kabupaten Berau pun menjadi prioritas pemerintah. Sebab, ada banyak pembangunan dan perbaikan jalan provinsi di daerah tersebut.
“Saya harap, manfaat daripada pembangunan ini bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Sehingga, saya tetap meminta pemerintah supaya dituntaskan lah daerah yang masih tertinggal itu. Kita ingin adanya pemerataan pembangunan di 10 kabupaten/kota di Bumi Etam,” pintanya.
Sementara itu, Aji Muhammad Fitra Firnanda, Kepala Dinas PUPR Pera Provinsi Kaltim pun akan menampung semua usulan dari DPRD Kaltim mengenai kegiatan-kegiatan bersifat mendesak yang benar-benar diperlukan masyarakat.
“Kita sudah memberikan informasi rencana kerja Dinas PUPR kepada komisi III. Seluruh bidang, seperti Bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, Perkim, semuanya kita paparkan,” terangnya.
“Kemudian kita juga mendengar masukan dari Komisi III DPRD Kaltim, kira-kira kegiatan apa saja yang sekiranya mendesak dan diperlukan oleh masyarakat. Makanya, kita tampung semua masukkan dari mereka. Seperti, akses jalan yang harus dimaksimalkan, termasuk pembangunan pantai dan terkait jalan lingkungan,” tutupnya. (Ps/Dom/Adv DPRD Kaltim)
