Kutai Kartanegara- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutai Kartanegara (Kukar) mengalokasikan Rp2,2 triliun anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) 2025. Namun, sebagian besar dana ini digunakan untuk belanja pegawai, termasuk gaji tenaga pendidik.
Kepala Disdikbud Kukar Thauhid Afrilian Noor mengatakan bahwa dari total anggaran tersebut, sebesar Rp1,8 triliun merupakan beban tetap.
Beban ini meliputi gaji pegawai yang mencapai Rp1,2 triliun, serta biaya operasional seperti listrik, air, dan berbagai keperluan lainnya.
“Kalau kita lihat anggaran Rp2,2 triliun, kelihatannya besar. Tapi setelah dipotong gaji dan beban tetap lainnya, yang tersisa hanya sekitar Rp200 miliar untuk kegiatan lain,” katanya.
Dengan besaran dana yang tersisa ini, Disdikbud Kukar harus pintar dalam mengalokasikan anggaran agar tetap bisa meningkatkan mutu pendidikan.
Adapun beberapa program prioritas yang di fokuskan pada peningkatan sarana prasarana, pengadaan alat peraga, dan pelatihan guru harus tetap berjalan.
Melihat banyaknya program yang di fokuskan, maka pihaknya akan melakukan efisiensi anggaran yakni mengurangi biaya perjalanan dinas serta serta biaya-biaya belanja yang kurang efektif.
“Kita lakukan efisiensi sekitar Rp30 sampai Rp40 miliar. Jadi, kita benar-benar harus cermat dalam penggunaan dana,” ujarnya.
Selain itu, tahun ini Disdikbud Kukar menambah lebih dari seribu tenaga PPPK, yang secara otomatis meningkatkan kebutuhan anggaran untuk gaji.
Dengan keterbatasan dana ini, Disdikbud Kukar juga harus memastikan bahwa alokasi anggaran tetap seimbang antara kebutuhan operasional dan program peningkatan kualitas pendidikan.
“Jangan hanya lihat angkanya besar, lihat juga ke mana saja anggaran itu dialokasikan,” pungkasnya. (Asu/ADV Diskominfo Kukar)
