SAMARINDA — Gelombang aksi solidaritas Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) menggema di berbagai pelabuhan Indonesia pada Senin (8/11/2025). Di Samarinda, ratusan pekerja turut menyuarakan tuntutan mereka sebagai bagian dari gerakan nasional yang digalang Aliansi Serikat Pekerja/Buruh TKBM Pelabuhan se-Indonesia. Mereka membawa aspirasi terkait penguatan regulasi, perlindungan koperasi, dan penegakan aturan kegiatan bongkar muat.
Sekitar 100 pekerja di Pelabuhan Samarinda menyampaikan tujuh poin pernyataan sikap. Seluruhnya merujuk pada hasil Rakornas INKOP TKBM 18 November 2025, yang menuntut konsistensi pemerintah menjalankan SKB Tiga Menteri, penerbitan PMKU bagi koperasi TKBM, serta penertiban operator floating crane agar tunduk pada regulasi. Mereka juga menegaskan pentingnya pelibatan koperasi TKBM dalam seluruh kegiatan bongkar muat.
Aksi berlangsung damai dan langsung mendapat tanggapan dari Kantor KSOP Samarinda melalui ruang dialog terbuka. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Samarinda melalui Kabid Status Hukum dan Sertifikasi Kapal, Capt. M. Ridha R., menegaskan bahwa pihaknya menyambut baik penyampaian aspirasi tersebut.
“Selama ini KSOP, Koperasi TKBM, dan F-SPTI selalu berkoordinasi dengan baik. Aksi damai ini kami pandang sebagai bentuk aspirasi yang sah dan konstruktif. Semua poin yang disampaikan akan kami tindak lanjuti sesuai kewenangan,” jelasnya.
Ia menambahkan, koordinasi yang solid di pelabuhan menjadi hal penting agar seluruh aktivitas bongkar muat berjalan sesuai aturan dan tidak menimbulkan konflik kepentingan di lapangan.
Dari pihak pekerja, Ketua PUK F-SPTI TKBM Komura Samarinda, Kevin Kamil, menekankan bahwa gerakan ini merupakan bagian dari aksi nasional. “Kami bergerak serempak di seluruh Indonesia. Intinya, regulasi harus dijalankan dengan benar. Pekerja TKBM harus terlindungi dan koperasi tetap diberdayakan sesuai ketentuan,” ujarnya.
Aksi di Pelabuhan Samarinda berakhir tanpa gangguan. Massa membubarkan diri setelah memastikan tuntutan mereka diterima secara resmi oleh KSOP. Dialog lanjutan direncanakan akan digelar untuk mengawal perkembangan tindak lanjut dari tujuh poin aspirasi tersebut. (Sam/red).
