SAMARINDA- Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024 terus memperkuat peran pengawasan legislatif terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah. Melalui serangkaian uji petik lapangan dan kajian mendalam terhadap dokumen resmi, pansus menargetkan evaluasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara publik.
Ketua Pansus LKPj DPRD Kaltim, Agus Suwandy, menegaskan bahwa upaya yang dilakukan pihaknya tidak sekadar mengandalkan laporan administrasi, melainkan juga observasi langsung terhadap kondisi riil di lapangan.
“Temuan kami di lapangan sebagian besar selaras dengan hasil audit BPK. Bedanya, BPK memiliki tim auditor lengkap dan teknis, sementara kami lebih mengandalkan pengamatan langsung dan penilaian faktual,” katanya, Senin (26/5)
Menurut Agus, keselarasan data antara pansus dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Timur menunjukkan efektivitas mekanisme kontrol DPRD. Hasil temuan tersebut akan menjadi dasar penyusunan rekomendasi resmi untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
“Rekomendasi dari DPRD merupakan mandat undang-undang dan wajib ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah, begitu juga dengan rekomendasi dari BPK,” tuturnya.
Pansus mencatat terdapat sejumlah proyek strategis yang belum menunjukkan kinerja optimal. Baik dari sisi pelaksanaan teknis maupun capaian akhir, beberapa kegiatan pembangunan dinilai belum sesuai ekspektasi.
Agus mengungkapkan adanya ketidaksesuaian antara laporan pelaksanaan proyek dan kondisi nyata di lokasi yang mengindikasikan kelemahan dalam pengawasan teknis dan pelaporan.
“Kami menemukan indikasi lemahnya pengawasan teknis dan pelaporan. Beberapa proyek tampak rampung dalam dokumen, namun kondisi di lapangan berbeda,” jelasnya.
Seluruh temuan akan dituangkan dalam laporan akhir Pansus saat ini sedang dalam tahap penyusunan. Laporan tersebut diharapkan menjadi instrumen strategis dalam merumuskan perbaikan tata kelola pemerintahan dan perencanaan anggaran ke depan.
“Kami berharap rekomendasi ini menjadi referensi penting untuk perbaikan tata kelola pemerintahan dan perencanaan anggaran yang lebih akurat serta berdampak langsung bagi masyarakat,” pungkasnya. (Asu/ADV*)
