DPRD Kaltim: Jalan Rawa Hulu Mahakam Bukan Hadiah, Tapi Hak

Firnadi Ikhsan anggota DPRD Kaltim. (Foto: Istimewa)

KUTAI KARTANEGARA-Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, menyoroti keterisolasian wilayah Hulu Mahakam seperti Kota Bangun, Kenohan, dan Tabang akibat buruknya akses jalan. Ia menilai pemerintah belum menunjukkan keberpihakan nyata terhadap kawasan pedalaman tersebut.

“Ini bukan hanya masalah infrastruktur, tapi keadilan. Hulu Mahakam terlalu lama dibiarkan tertinggal,” tegas Firnadi, Senin (23/6/2025).

Firnadi mendesak pemerintah segera mengambil langkah terobosan dengan membangun jalan rawa menggunakan teknologi tahan lama seperti pile slab (jalan bertiang). Menurutnya, pendekatan lama yang hanya menguruk rawa terbukti gagal dan boros anggaran.

“Kita perlu konstruksi yang tahan kondisi ekstrem rawa. Jangan terus mengulang kegagalan dengan model lama,” ujarnya.

Ia mendorong penyusunan roadmap pembangunan jalan rawa yang jelas dan terintegrasi antarwilayah, serta menuntut komitmen nyata dari pemerintahan baru di Kukar untuk mengangkat isu ini sebagai prioritas.

“Tak harus rampung setahun, tapi harus ada arah dan target. Hulu Mahakam tak bisa terus menunggu,” kata politikus PKS itu.

Firnadi menegaskan, akses jalan di Hulu Mahakam adalah bagian dari hak dasar warga negara. Jika tidak segera ditangani, maka wacana pemerataan pembangunan hanya akan jadi slogan kosong.

“Kita tidak minta belas kasihan. Warga Hulu Mahakam berhak mendapat akses layak. Sudah waktunya pemerintah bertindak,” tandasnya. (Sam/ADV*)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *