SAMARINDA- Wali Kota Samarinda, Andi Harun kembali melakukan peninjauan di beberapa lokasi di Kota Samarinda. Salah satunya yakni di Jalan Abul Hasan Kecamatan Samarinda pada Rabu (8/1/2024).
Diketahui kegiatan yang dilakukan Andi Harun tersebut bersifat dadakan dan secara acak.
Andi Harun menyambangi salah seorang juru parkir (Jukir) binaan Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda, dan menanyakan langsung kepada jukir tersebut tentang jumlah setoran yang di dibayarkan ke Dishub.
Andi Harun menyoroti setoran yang sangat tidak seimbang dengan pendapatan parkir harian. Ia menemukan bahwa juru parkir (jukir) hanya menyetor Rp70.000 per minggu ke Dinas Perhubungan (Dishub), sementara pendapatan mingguan dari parkir mencapai Rp800.000 hingga Rp1 juta.
“Sangat amburadul. Tidak sesuai yang disampaikan di rapat seolah-olah sistemnya sudah bagus, ternyata jauh dari kenyataan. Hari ini terbukti, tata kelola parkir ini tidak berjalan sesuai harapan,” ujar Andi Harun di hadapan para wartawan
Dalam keterangannya, Wali Kota menyoroti dua masalah utama. Pertama, setoran parkir dilakukan seminggu sekali dalam bentuk tunai. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar karena uang hasil parkir harian disimpan terlebih dahulu oleh jukir sebelum disetorkan.
“Ini saja sudah tidak benar. Kalau pendapatan harian mencapai Rp800.000 hingga Rp1 juta, ke mana uang itu selama seminggu? Sistem ini membuka peluang besar untuk penyelewengan,” ungkapnya dengan kesal.
Kedua, Wali Kota mengungkapkan bahwa sistem yang ada saat ini justru mengikuti kemauan jukir, bukan sebaliknya.
“Jukir kok malah mengatur, bukan begitu semaunya. Tapi sesuai sistem wajarlah jika masyarakat curiga sama Dishub kalau begini kenyataanya,” ucapnya lagi
Sebagai tindak lanjut, Wali Kota Samarinda memerintahkan inspektorat untuk melakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan parkir. Audit ini akan mencakup seluruh rantai tata kelola, mulai dari jukir di lapangan hingga kepala dinas yang bertanggung jawab.
“Semua harus diperiksa, dari setoran mingguan hingga alur dana yang masuk. Saya ingin tahu betul berapa pendapatan parkir sebenarnya dan ke mana dana itu mengalir,” katanya.
Lebih lanjut, Andi Harun memahami bahwa sistem parkir yang tidak transparan akan menimbulkan kecurigaan dari masyarakat. Sebagai dana publik yang dikumpulkan dari pengguna jalan, pendapatan parkir harus dikelola dengan baik dan akuntabel.
“Kerja benar saja masih dicurigai masyarakat apalagi tidak terbuka seperti ini,” tegasnya. (Frz/Ps)
