KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Bidang Komunikasi, Informasi, Statistik, dan Persandian 2025 di Tenggarong, Kutai Kartanegara (Kukar), Kamis (15/5/2025). Forum ini menjadi ruang konsolidasi antara provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam memperkuat infrastruktur informasi serta pemerataan akses digital hingga ke desa-desa.
Sekretaris Daerah Kaltim, Sri Wahyuni, saat membuka Rakorda menegaskan pentingnya konektivitas digital sebagai fondasi pelayanan publik dan pendidikan. “Pemerataan internet sudah jadi kebutuhan dasar, terutama untuk pelayanan publik dan pendidikan,” ujarnya.
Sebagai tuan rumah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar menekankan urgensi program internet desa yang saat ini menjadi prioritas. Asisten III Setkab Kukar, Dafip Haryanto, menilai Rakorda ini momentum strategis untuk menyelaraskan program pemerintah provinsi dengan kebutuhan riil di daerah.
“Kita berharap ini jadi sarana memperkuat koordinasi antara Pemprov Kaltim dan kabupaten/kota, termasuk Kukar. Supaya semua perencanaan berjalan selaras dan efektif,” katanya.
Dafip menegaskan bahwa internet bukan lagi fasilitas tambahan, melainkan kebutuhan utama dalam tata kelola pemerintahan. Menurutnya, banyak kantor desa di Kukar sudah menerapkan sistem paperless berbasis aplikasi digital.
“Kantor desa sudah paperless, semuanya pakai aplikasi. Artinya internet bukan lagi pelengkap, tapi kebutuhan utama,” tegasnya.
Meski demikian, ia mengakui masih ada tantangan besar, khususnya terkait ketersediaan listrik di dusun-dusun terpencil. Beberapa wilayah disebutnya belum menikmati pasokan listrik stabil sehingga menjadi hambatan tersendiri dalam mendukung digitalisasi desa.
“Ini PR kita bersama. Perlu kolaborasi antara pemkab dan pemprov untuk menjangkau daerah-daerah tersebut,” ungkapnya.
Dukungan Pemkab Kukar terhadap program internet desa juga akan diiringi dengan pengawasan dan pendampingan. Dafip menegaskan, kerja sama yang telah dituangkan dalam nota kesepahaman harus segera direalisasikan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Ini penting untuk mendukung pendidikan, UMKM, dan sektor lainnya. Walaupun sebagian besar desa di Kukar sudah mendapatkan akses tersebut, tapi tentu masih ada ruang untuk ditingkatkan,” tutupnya. (Asu/ADV Diskominfo Kukar)
