SAMARINDA- Fraksi Golongan Karya (Golkar) mengapresiasi capaian pendapatan daerah Kalimantan Timur (Kaltim) yang mencapai Rp22,8 triliun atau meningkat 14,7 persen dari target Rp21,2 triliun pada tahun anggaran 2024, meskipun demikian kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap kas daerah masih rendah
“PT Asuransi Bangun Askrida yang ditargetkan menyetor Rp30 juta ternyata nihil. Sementara BUMD lainnya hanya mampu merealisasikan Rp38,37 miliar dari target Rp68,12 miliar atau sebesar 56,33 persen,” kata Juru Bicara Fraksi Golkar, Shemmy Permata Sari, Selasa (17/6/2025)
Shemmy menjelaskan bahwa Fraksi Golkar meginginkan pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap performa BUMD agar kontribusi terhadap keuangan daerah dapat ditingkatkan secara optimal.
Terkait piutang daerah, Fraksi Golkar mempertanyakan implementasi Pergub Nomor 37 Tahun 2023 tentang penyisihan piutang pajak, serta nasib piutang pajak sebesar Rp25,9 miliar dan retribusi daerah senilai Rp125,6 miliar yang belum tertagih.
Dalam sektor pendidikan, Fraksi Golkar menilai alokasi sebesar Rp4,77 triliun dengan realisasi Rp4,24 triliun (96,16%) sudah sesuai amanat konstitusi. Namun sejumlah persoalan dinilai masih menjadi pekerjaan rumah, di antaranya distribusi guru yang belum merata, keterbatasan sarana prasarana di wilayah 3T, serta kualitas SDM tenaga pendidik.
Terkait Program Beasiswa Kaltim Tuntas dan program gratispol, Fraksi Golkar mengusulkan penyempurnaan tata kelola agar tidak menimbulkan temuan administratif seperti BKT dalam laporan BPK.
Di sektor kesehatan, Golkar menyoroti tantangan distribusi tenaga medis yang belum merata serta kebutuhan tambahan sekitar 2.000 dokter agar memenuhi standar WHO.
Di bidang pertanian dan peternakan, pemerintah diminta mengurangi ketergantungan pasokan bibit dan pakan dari luar daerah serta meningkatkan partisipasi generasi muda melalui inovasi dan dukungan kebijakan.
Sementara itu, alokasi Rp3,7 triliun di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang terealisasi sebesar Rp3,4 triliun (93,63%). Golkar meminta kejelasan atas jumlah jalan provinsi yang telah diperbaiki, termasuk ruas sepanjang 111,46 km yang rusak berat.
Untuk sektor perumahan dan permukiman, dari Rp265,2 miliar yang dialokasikan, terserap Rp228,4 miliar. Golkar mendesak penjelasan mengenai jumlah unit rumah layak huni yang direhabilitasi.
Fraksi Golkar juga meminta agar rekomendasi BPK terkait laporan keuangan, sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan ditindaklanjuti secara serius.
“APIP harus lebih intensif dalam pembinaan dan pengawasan agar temuan berulang tidak lagi terjadi di masa mendatang,” tegas Shemmy.
Pandangan umum ini menjadi tahapan awal dalam proses pengawasan terhadap pelaksanaan APBD 2024, yang akan dilanjutkan melalui pembahasan bersama Badan Anggaran DPRD Kaltim.
“Semoga catatan dan masukan ini menjadi dorongan konstruktif demi tata kelola keuangan daerah yang makin akuntabel dan berdampak langsung bagi masyarakat Kalimantan Timur,” pungkasnya. (Asu/ADV*)
