SAMARINDA – Suasana Kota Tepian diperkirakan akan memanas pada Senin (1/9/2025). Ribuan mahasiswa dari berbagai kampus di Kalimantan Timur yang tergabung dalam Aliansi Mahakam berencana turun ke jalan, menyuarakan keresahan mereka atas berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada rakyat.
Dengan mengusung tema “Lawan Pengkhianat Rakyat”, mahasiswa membawa 11 tuntutan. Mulai dari penolakan terhadap RUU KUHP, desakan penghapusan tunjangan mewah DPR, hingga penghentian kejahatan ekologis akibat pertambangan. Tuntutan lain juga menyoroti isu kesejahteraan guru dan dosen, perlindungan masyarakat adat, serta perlunya penegakan supremasi hukum yang lebih adil.
Rencana aksi besar ini langsung mendapat perhatian Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji. Ia mengingatkan pentingnya menjaga kondusivitas di tengah penyampaian aspirasi. Menurutnya, ruang demokrasi selalu terbuka, namun tetap harus dilakukan dengan cara yang bijak.
“Boleh berdemokrasi, boleh menyampaikan aspirasi. Tentu dengan cara baik dan cara bijaksana,” ucapnya di Convention Hall Sempaja, Sabtu (30/8/2025).
Seno menegaskan, pemerintah daerah dan DPRD Kaltim siap mendengarkan suara mahasiswa maupun masyarakat. Ia bahkan mengajak semua pihak untuk duduk bersama dengan pimpinan DPRD Kaltim agar solusi dapat dicapai tanpa gesekan.
Lebih jauh, Seno juga menekankan agar aksi tidak menimbulkan kerusakan, mengingat gedung DPRD dan fasilitas negara lainnya adalah aset milik bersama.
“Kalau ada masalah, sampaikan. Dibicarakan apa yang kurang, apa yang perlu diperbaiki. Jangan sampai merusak fasilitas yang merupakan aset negara,” tegasnya.
Gelombang aksi mahasiswa yang diprediksi akan memenuhi Jalan Teuku Umar, Samarinda, bukan sekadar unjuk rasa biasa. Ia mencerminkan kegelisahan generasi muda terhadap arah kebijakan negara. Namun, di sisi lain, seruan menjaga kedamaian dan aset publik menjadi pengingat bahwa demokrasi sejati tidak lahir dari kerusakan, melainkan dari dialog yang sehat. (Rin/Sam)
