SAMARINDA- Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle menekankan pentingnya penguatan ketahanan pangan dan pengendalian lahan pertanian produktif di Kalimantan Timur (Kaltim), khususnya dalam konteks pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Kami menilai ketergantungan Kaltim pada pasokan pangan dari luar daerah harus ditekan. Pemerintah provinsi perlu lebih serius memperkuat sektor pertanian dan memastikan lahan produktif tidak dialihfungsikan,”katanya, Senin (4/8/2025).
Politisi Gerindra ini melihat peningkatan jumlah penduduk akibat pembangunan IKN dan migrasi akan berdampak signifikan terhadap kebutuhan pangan.
Hal ini mengakibatkan kekhawatiran petani terhadap berkurangnya lahan pertanian produktif akibat alih fungsi lahan untuk infrastruktur atau perumahan.
“Jika lahan pertanian terus berkurang, kita akan semakin bergantung pada pasokan luar. Padahal, Kaltim punya potensi besar untuk memenuhi kebutuhan pangan, baik untuk masyarakat sendiri maupun untuk mendukung kawasan IKN,” ungkapnya.
Sabaruddin mengusulkan sejumlah langkah konkret untuk memperkuat ketahanan pangan, antara lain percetakan sawah baru, pembangunan dan peningkatan saluran irigasi, serta penyediaan bantuan pupuk dan bibit unggul bagi petani.
“Petani kita tidak hanya butuh alat dan bibit, tetapi juga keterampilan modern agar mampu meningkatkan produktivitas,” jelasnya.
Peningkatan kapasitas petani melalui pelatihan dan pendampingan juga dianggap mendesak.
Selain pertanian, sektor perikanan dan peternak juga mendapat perhatian. Para nelayan mengeluhkan tingginya harga pakan ikan dan keterbatasan sarana tangkap, sementara peternak membutuhkan bantuan bibit ternak dan fasilitas pengelolaan pakan.
“Kami menerima banyak aspirasi dari masyarakat pesisir dan peternak. Mereka berharap pemerintah provinsi dapat memberikan bantuan alat tangkap, kapal nelayan, serta bibit ternak untuk meningkatkan kesejahteraan mereka,” terang Sabaruddin.
Dengan luas wilayah dan sumber daya yang melimpah, Sabaruddin menilai Kaltim harus mengambil peran strategis dalam pemenuhan kebutuhan pangan IKN dan daerah penyangga. Dukungan pemerintah pusat dinilai sangat penting agar program ketahanan pangan Kaltim berjalan optimal.
“Kaltim tidak boleh hanya menjadi penonton dalam pembangunan IKN. Kita harus memastikan masyarakat petani, nelayan, dan peternak mendapatkan tempat dalam rantai pasokan pangan nasional,” pungkasnya. (Asu/ADV*)
