Kutai Kartanegara- Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim Sarkowi V Zahry menyoroti bahwa Kutai Kartanegara masih keterbatasan daya tampung sekolah negeri baik SMA/SMK yang dinilainya sebagai hambatan serius dalam menjamin akses pendidikan dasar bagi seluruh anak di wilayah tersebut.
Menurutnya, ketimpangan pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) ini selalu terasa saat penerimaan siswa baru.
“Setiap tahun kita menghadapi masalah yang sama yakni jumlah lulusan lebih banyak dari kapasitas sekolah negeri. Ini bukan sekadar soal teknis, ini masalah keadilan,”katanya, Selasa (10/6/2025).
Lebih lanjut, Sarkowi menjelaskan bahwa ketergantungan masyarakat terhadap sekolah negeri sangat tinggi karena faktor biaya dan persepsi kualitas yang lebih baik dibanding sekolah swasta.
Namun, kondisi geografis Kukar yang luas dan terdiri dari desa-desa terpencil menyebabkan distribusi sekolah menjadi tidak merata.
“Banyak desa yang secara geografis terisolasi. Jika tidak ada sekolah terdekat, maka anak-anak harus menempuh perjalanan jauh atau bahkan tidak melanjutkan sekolah sama sekali,” paparnya.
Salah satu solusi untuk mengatasi masalah itu yakni pendekatan spasial dalam perencanaan pembangunan sekolah, seperti yang direncanakan di wilayah Loa Tebu, yang dapat melayani beberapa desa sekaligus.
Namun rencana tersebut bukan tanpa hambatan. Ia menyoroti persoalan pembebasan lahan sebagai faktor penghambat utama pembangunan.
“Pemprov, pemkab, dan masyarakat harus duduk bersama. Hibah lahan bisa jadi solusi kalau komunikasi dibangun sejak awal,” ujarnya.
Selain itu, ketimpangan pendidikan ini juga memberikan dampak terhadap banyaknya siswa yang menujda pendidikan hingga satu tahun karena tidak tertampung di sekolah negeri, sementara sekolah swasta tidak terjangkau bagi semua kalangan.
Oleh karena itu, Sarkowi mendorong agar pemerintah daerah segera menyusun peta kebutuhan pendidikan berbasis wilayah, agar pembangunan tidak lagi bersifat reaktif, melainkan strategis dan berkelanjutan.
“Ini bukan soal jumlah sekolah saja, tapi soal bagaimana negara hadir untuk anak-anak di pinggiran. Mereka punya hak yang sama untuk mengakses pendidikan berkualitas,” pungkasnya. (Asu/ADV*)
