SAMARINDA- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim menegaskan proses seleksi terbuka 10 posisi jabatan direksi di lima Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kaltim harus transparan dan profesional. Di mana penunjukan direksi tidak boleh dilakukan asal tunjuk demi memastikan BUMD dikelola oleh figur-figur kompeten.
Wakil Ketua DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis mengingatkan kepada panitia seleksi untuk menjalankan semua tahapan dengan profesional tidak boleh serampangan atau hanya berbasis kesepakatan.
“Jangan sampai orang yang memimpin malah targetnya hanya menunggu suntikan modal saja,” katanya, Selasa (15/7/2025)
Menurut Anada, banyak pemimpin atau direksi BUMD yang bergerak setelah mendapat sokongan dana dari pemerintah. Seseorang pemimpin yang kompeten harus bisa menggerakkan roda bisnis tanpa tergantung dana APBD.
“Malahan mereka harusnya mampu melipatgandakan keuntungan dari bisnis yang dijalankan,” ucapnya
Adapun direksi yang dicari untuk menempati posisi di lima BUMD yakni PT Migas Mandiri Pratama (MMP), PT Melati Bhakti Satya (MBS), PT Ketenagalistrikan Kaltim, PD Kehutanan Sylva Kaltim Sejahtera dan PT Bara Kaltim Sejahtera (BKS).
Terakhir, Ananda meminta agar proses seleksi dapat dijalankan secara profesional dan objektif. Di mana pansel harus benar-benar mempertahankan kualitas manajerial dan kepemimpinan calon, agar BUMD Kaltim dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan daerah.
“Kita percayakan yang terbaik dalam seleksi ini. Pansel pasti punya kriteria dan catatan yang ideal,” pungkasnya. (Asu/ADV*)
