SAMARINDA — Polemik yang mencuat dari lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kembali menunjukkan betapa rapuhnya ruang kebebasan berekspresi di daerah ini. Insiden seorang jurnalis yang dibungkam dan diintimidasi oleh seseorang yang mengaku sebagai Ketua sebuah organisasi massa bukan sekadar persoalan personal—ini adalah alarm keras bagi kesehatan demokrasi.
Supianto, Ketua Persatuan Pemuda Sidomulyo sekaligus Founder Rumah Harapan Rakyat Kaltim, menyoroti peristiwa tersebut sebagai potret apatisme pemerintah terhadap kritik. Menurutnya, kejadian ini seharusnya tidak boleh dianggap angin lalu, terutama di masa pemerintahan yang kini dikenal dengan sebutan era Gubernur Harum.
“Bayangkan jika tidak ada wartawan di negara ini, mau jadi apa? Wartawan adalah garda terdepan dalam pengembangan demokrasi dan fungsi kontrol terhadap jalannya pemerintahan,” tegasnya, Kamis (20/11/2025).
Pernyataan ini bukan tanpa dasar. Intimidasi, baik secara verbal maupun melalui kontak fisik, bukan hanya tindakan tidak beretika—lebih jauh, hal itu berpotensi menjadi tindak pidana yang merusak sendi-sendi kebebasan pers. Ketika kritik dibungkam melalui ancaman, negara sedang membuka jalan bagi lahirnya ketakutan dan pembungkaman sistemik.
Supianto juga mengingatkan publik agar tidak mudah terprovokasi atas dinamika yang sedang terjadi. Namun imbauan itu justru menegaskan bahwa persoalan ini lebih besar dari sekadar konflik antara jurnalis dan oknum ormas. Ini tentang keberanian masyarakat untuk menjaga ruang kritik tetap hidup.
Di tengah arus informasi yang semakin cepat, kebebasan pers bukan hanya kebutuhan, tetapi fondasi keberlanjutan demokrasi. Ketika jurnalis diintimidasi, yang diserang bukan hanya profesinya—melainkan hak publik untuk tahu. Dan ketika pemerintah dianggap apatis terhadap peristiwa seperti ini, pertanyaan yang muncul jauh lebih mengkhawatirkan: apakah kritik masih boleh hidup di Kalimantan Timur?. (Sam/red).
