SAMARINDA – Gelombang dampak dari insiden yang sempat menghebohkan publik dan melibatkan salah satu asisten pribadi Gubernur Kalimantan Timur, kini disebut mulai menyentuh urusan serius: anggaran daerah. Sejumlah usulan pokok pikiran (pokir) dari DPRD Kaltim dikabarkan ditolak, terutama yang menyangkut dukungan untuk sektor media dan kegiatan cabang olahraga.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Fuad Fakhruddin, menyampaikan dugaan bahwa penolakan ini mungkin saja berkaitan dengan buntut dari peristiwa viral tersebut, meskipun hingga kini belum ada pernyataan resmi dari pihak eksekutif mengenai alasan pasti di balik penolakan tersebut.
“Iya, pokir untuk media itu sekarang tidak diizinkan. Padahal sebelumnya tidak pernah ada masalah,” ujar Fuad saat ditemui Kamis (24/7/2025). Ia menambahkan, “Mungkin ini efek dari yang kemarin sempat viral secara nasional itu.”
Meski begitu, Fuad tetap berhati-hati dan menyebut bahwa itu masih sebatas dugaan. Menurutnya, selama ini program dukungan untuk media lewat pokir selalu berjalan tanpa hambatan, sehingga perubahan mendadak ini menimbulkan tanda tanya.
“Selama ini lancar-lancar saja. Baru kali ini untuk program media ditolak,” ujarnya lagi.
Lebih jauh, Fuad menegaskan bahwa DPRD hanya memiliki fungsi merancang atau mengusulkan anggaran. Otoritas untuk mengeksekusi atau menyetujui usulan tersebut tetap berada di tangan Gubernur Kaltim.
“Kami ini hanya merancang desain anggaran. Yang punya kuasa untuk memakai atau menolak itu tetap eksekutif. Kalau gubernur tidak setuju, ya kami bisa apa?” jelasnya.
Fuad juga menduga alasan teknis seperti nilai anggaran yang dinilai terlalu besar bisa jadi salah satu penyebab, meskipun ia mengaku belum mengetahui secara pasti.
“Kalau soal kenapa, coba tanya langsung ke gubernur. Bisa jadi karena anggarannya dianggap terlalu besar. Tapi kita enggak tahu pasti,” ujarnya.
Tak hanya sektor media yang terdampak. Informasi yang diterima menyebutkan, seluruh usulan terkait kegiatan olahraga di daerah juga turut dicoret dari daftar anggaran. Penolakan itu disebut disampaikan secara resmi dalam forum rapat pimpinan DPRD Kaltim bersama jajaran ketua fraksi, ketua komisi, dan badan, sebagai bentuk tindak lanjut atas arahan dari Gubernur.
Dengan mencuatnya penolakan ini, muncul harapan dari berbagai pihak agar ke depan ada penjelasan yang lebih terbuka dari pemerintah provinsi, terutama mengingat peran strategis media dan olahraga dalam membangun citra serta kesehatan sosial masyarakat di Kaltim.
Jika Anda ingin versi yang lebih formal, naratif, atau bahkan investigatif, saya siap bantu sesuaikan. (Sam/ADV*)
