BALIKPAPAN — Ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi seperti Pertamax dan Pertamax Turbo di Balikpapan mulai langka hingga memicu keresahan di kalangan masyarakat. Warga yang terbiasa menggunakan BBM beroktan tinggi untuk aktivitas harian kini menghadapi kesulitan dalam mendapatkannya. Ironisnya, krisis ini terjadi di kota yang dikenal sebagai jantung industri pengolahan minyak nasional.
Sekretaris Komisi II DPRD Balikpapan, Taufik Qul Rahman, ikut angkat bicara. Politikus PKB yang akrab disapa Taufik Putra Kilat itu segera menghubungi PT Pertamina Patra Niaga untuk meminta klarifikasi langsung.
“Pertamina menyebutkan bahwa stok di Balikpapan saat ini menipis dan pasokan harus didatangkan dari Samarinda,” ujar Taufik dalam keterangannya kepada media, Senin (19/5/2025).
Pernyataan tersebut justru menimbulkan kebingungan. Mengapa kota dengan fasilitas pengolahan minyak justru harus bergantung pada kota tetangga untuk BBM? Taufik menilai hal ini sebagai bentuk kegagalan dalam pengelolaan distribusi oleh Pertamina.
Di sisi lain, masyarakat juga menghadapi kendala teknis dengan sistem pembelian Pertalite yang mewajibkan registrasi melalui barcode atau aplikasi digital. Banyak warga merasa sistem ini tidak praktis dan terlalu rumit.
“Manajemen distribusi Pertamina saat ini membingungkan. Warga dibuat kesulitan tanpa kejelasan,” ucap Taufik.
Ia juga menyoroti bahwa persoalan Pertamax hanyalah salah satu dari banyak isu energi di Balikpapan. Mulai dari kelangkaan elpiji 3 kg, maraknya isu BBM oplosan, hingga janji layanan bengkel gratis yang tak kunjung terealisasi—semuanya menunjukkan lemahnya pengawasan dan penanganan oleh pihak terkait.
“Ini masalah yang menyangkut hajat hidup masyarakat. Tidak bisa dianggap sepele,” tegasnya.
Taufik turut mempertanyakan sikap pasif Pemerintah Kota Balikpapan, khususnya Bagian Perekonomian dan Dinas Perdagangan. Menurutnya, belum ada langkah nyata dari kedua instansi tersebut, padahal kelangkaan sudah berlangsung beberapa hari.
“Ini seharusnya menjadi tanggung jawab mereka. DPRD hanya bisa mengawasi. Karena itu, saya ambil inisiatif langsung menghubungi Pertamina sebagai bentuk tanggung jawab saya pada masyarakat,” tutup Taufik. (Mat/Pas)
