BALIKPAPAN – Rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar DPRD Kota Balikpapan bersama Pertamina Patra Niaga, Selasa (20/5/2025), berlangsung di bawah tekanan tinggi. Pemicu utamanya: absennya General Manager Pertamina yang dinilai sebagai bentuk ketidakseriusan menghadapi persoalan krisis bahan bakar jenis Pertamax yang tengah melanda kota minyak ini.
Rapat yang semula diharapkan menjadi ajang klarifikasi dan penyampaian solusi justru berubah menjadi forum penuh kekecewaan. Ketidakhadiran pimpinan tertinggi Pertamina di regional Kalimantan menimbulkan reaksi keras dari para legislator yang merasa dilecehkan secara institusional.
“Kami butuh jawaban langsung dari pemangku keputusan. Kehadiran perwakilan tanpa otoritas penuh hanya membuang waktu,” kata Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri.
Kelangkaan Pertamax yang sudah berlangsung hampir sepekan disebut telah menimbulkan dampak luas. Antrean panjang kendaraan mencapai kilometer, aktivitas warga terganggu, dan banyak pengendara motor terpaksa mendorong kendaraannya karena kehabisan bahan bakar.
Situasi rapat semakin memanas ketika Edi Mangun, selaku Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, memilih keluar dari ruangan. Ia mengaku merasa ditekan secara psikologis selama forum berlangsung. Aksi walkout ini memperkeruh suasana dan memicu reaksi keras dari para anggota dewan yang menganggap tindakan tersebut tidak menghormati lembaga legislatif.
RDP turut dihadiri berbagai pihak terkait seperti Dinas Perdagangan, KNPI, dan tokoh masyarakat. Namun, absennya GM Pertamina tetap menjadi sorotan utama.
“Balikpapan ini berdiri di atas ladang minyak. Ironis jika justru masyarakatnya mengalami kesulitan mendapatkan BBM,” tegas Alwi. Ia menambahkan bahwa para anggota DPRD pun mengalami langsung dampaknya dan turut mengantre seperti warga lainnya.
Sebagai langkah lanjutan, DPRD akan mengirim surat resmi kepada Gubernur Kalimantan Timur dan Kementerian ESDM. Isi surat tersebut meminta evaluasi menyeluruh terhadap distribusi BBM serta peningkatan kuota untuk Balikpapan.
“Kehadiran GM sangat penting agar diskusi berjalan konstruktif. Tapi yang terjadi justru memperburuk kepercayaan publik,” pungkanya (Mat/Pas)
